Dasar Hukum Kapanewon Temon

Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, secara yuridis didasarkan pada ketentuan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan.

Kapanewon Temon adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Kulon Progo, yang dipimpin oleh Panewu. Terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raya Wates – Purworejo Km 10,4 Temon, Kulon Progo, Kapanewon dibentuk oleh Kabupaten dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kalurahan. Kapanewon dibentuk dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pembentukan Kapanewon harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar ; jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kalurahan yang menjadi cakupan, dan usia minimal Kapanewon. Persyaratan teknis ; kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan administratif ; kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kalurahan atau nama lain di kapanewon induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kalurahan atau nama lain di wilayah Kapanewon yang akan dibentuk.