Informasi Setiap Saat

Peraturan-peraturan

Peraturan Bupati No 63 tahu 2012 tentang Uraian tugas organisasi terendah kecamatan

 

NFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

 

NO.

INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

  Visi Misi  

1.   

Perda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

2.  

Perbup Tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Organisasi Perangkat Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

3.   

Perbup Tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum

Kasubag Umum & Kepegawaian

4.   

Perbup Tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu

Kasubag Umum & Kepegawaian

5.  

Perbup Tentang  Kualifikasi Jabatan Pegawai Non PNS

Kasubag Umum & Kepegawaian

6.  

Perbup Tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

7.   

Perbup Tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

8.  

Perbup Tentang Tata Naskah Dinas

Kasubag Umum & Kepegawaian

9.   

Perbup Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Kasubag Umum & Kepegawaian

10.    

Perbup Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan

Kasubag Umum & Kepegawaian

11.   

Perbup Tentang Standar Pelayanan Publik Pada BPMPT

Kasubag Umum & Kepegawaian

Rencana Strategis

 

SEKILAS TENTANG RENSTRA

 

1.1.     Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renstra Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Rencana Srategis Kecamatan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selama periode lima tahun (2011-2016). Renstra kemudian dijabarkan lebih detail lagi ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan yang merupakan dasar penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA).

Dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi dan sumber daya daerah untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, maka  Kecamatan Temon harus mampu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai perwujudan visi, misi dan program Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat Temon khususnya dan Kabupaten Kulon Progo pada umumnya menuju peningkatan kesejahteraan baik dibidang fisik maupun non fisik.

Penerapan otonomi daerah mestinya dapat diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun karena sifatnya masih relatif bertahap, maka wajar apabila masih dalam taraf adaptasi dan masih banyak dijumpai kendala. Mensikapi kondisi tersebut diperlukan visi bersama yang mengarah kepada tindakan yang penuh kehati-hatian dan normatif dari semua pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kecamatan Temon, termasuk didalamnya masyarakat yang diharapkan dapat lebih berperan sebagai subyek dan pelaksana pembangunan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut Pemerintah Kecamatan Temon dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk (guidance) dan penentu arah pembangunan yang akan dilakukan lima tahun mendatang. Dokumen ini merupakan Rencana Strategis Kecamatan Temon dalam periode waktu tahun 2011 sampai dengan 2016.

Selain sebagai  penunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai alat ukur kinerja Kecamatan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dilaporkan kepada Bupati Kulon Progo sebagai salah satu masukan bagi laporan pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Kulon Progo.

 

 

1.2.     Landasan Hukum

Penyusunan Renstra tahun 2011 - 2016 ini didasari oleh :

1.      Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1951;

2.      Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

3.      Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4.      Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 ;

5.      Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

 

 

6.      Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7.      Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

8.      Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007 - 2011 ;

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomo 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;

10.      Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 12 tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 ;

11.      Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 102 tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan ;

12.      Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 73 tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 ;

13.      Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 44 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

14.      DPA SKPD Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo nomor 08/DPPA-SKPD/2011.

 

 

1.3.     Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan  cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

 Adapun tujuan disusunnya Renstra adalah:

1.     Memenuhi ketentuan peraturan perencanaan SKPD.

2.     Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan SKPD pada setiap tahun yang akan dibiayai APBD II dan sumber pembiayaan lainnya termasuk masyarakat.

3.     Menjabarkan tentang gambaran umum keadaan Kecamatan Temon sekarang dan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.

4.     Memudahkan aparat kecamatan dan masyarakat dalam memahami dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan opersional tahunan dalam rangka waktu lima tahunan.

5.     Mewujudkan keterpduan dan kesinambungan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan.

6.     Mewujudkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

 

 

1.4.     Sistematika Penulisan

Garis besar Sistematika Penyusunan Renstra adalah :

 

BAB I      PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

1.2       Landasan Hukum

1.3       Maksud dan Tujuan

1.4       Sistematika Penulisan

 

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1       Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2       Sumber Daya SKPD

2.3       Kinerja Pelayanan SKPD

2.4       Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD